Perceraian sering memunculkan masalah susulan berupa hak pengasuhan atas anak. Banyak penelitian, termasuk oleh Connecticut Governor”s Commission on Divorce, Custody and Children (2002), menyimpulkan bahwa proses penentuan hak asuh tidak hanya berefek stressful bagi orangtua, melainkan juga traumatis bagi anak-anak. Atas dasar itu, putusan tentang hak pengasuhan anak perlu didahului pertimbangan komprehensif.

Problemnya, terdapat sejumlah faktor yang memperumit ihwal hak asuh ini. Pertama, ketegangan dalam persidangan kasus perceraian sering mendistorsi persepsi suami dan istri. Berlangsung proses filter mental, yakni masing-masing pihak menginventarisasi kebaikan pribadi seraya menonjolkan keburukan pihak lawan.

Egoisme itu bersumber dari diingkarinya prinsip tunggal universal dalam setiap wacana tentang proses tumbuh kembang anak: perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Argumentasi suami dan istri cenderung menafikan kebutuhan bahkan aspirasi anak itu sendiri.

Kedua, interpretasi atas hak asuh dalam hukum Islam juga menjadi persoalan tersendiri. Sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, saat terjadi perceraian, hak peng-asuhan anak yang belum mampu membedakan mana baik dan buruk ada pada ibu. Setelah anak mumayiz, ia bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Masalahnya, kriteria usia dan perilaku untuk mumayiz beragam tergantung mazhab.

Namun, mengutip Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhammad Joni (2006), “hak pemeliharaan anak menurut versi Pasal 105 KHI itu-bukan ketentuan yang imperatif, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan”. Ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa bapak maupun ibu memiliki hak setara sebagai orangtua. Yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Dalam praktek, secara umum hakim kasus perceraian di Indonesia masih ragu-ragu menghasilkan putusan yang “tidak biasa”. Sering dilandasi sejumlah tafsiran bahwa kodrat ibu menjadikannya sebagai manusia yang sertamerta dilengkapi dengan jiwa asih. Hanya kondisi perilaku ibu yang ekstrem yang dapat memberanikan hakim untuk memutuskan bahwa hak pengasuhan diberikan kepada bapak.
Hak pengasuhan otomatis (by default) diperuntukkan kepada ibu kiranya sangat relevan dengan keadaan masa silam, di mana para suami menghabiskan banyak waktu mereka untuk beraktivitas dalam jangka waktu lama di luar rumah, sementara istri berperan domestik. Pembagian peran seperti itu selaras dengan riset Burns, Mitchel, dan Obradovich (1989). Ketiganya menyimpulkan ayah sebagai agen utama dalam sex typing, sementara ibu adalah figur yang paling bertanggung jawab dalam aspek manajerial pengasuhan.

Tetapi, tatkala peran gender sudah berubah tajam, maka relevansi tafsiran tentang hak pengasuhan dipertanyakan kembali. Jika tidak diindahkan, dikhawatirkan interpretasi tekstual atas hukum Islam hanya akan mengesankan Islam sebagai agama yang bias gender.

Ketiga, protokol penentuan hak pengasuhan di Indonesia belum memadai. Di banyak negara, evaluasi atas akses dan hak pengasuhan anak melibatkan proses assessment yang komprehensif. Para pihak maupun lembaga peradilan dapat menunjuk seorang asesor independen guna melakukan cermatan multiperspektif atas kesiapan suami dan istri.

American Psychological Association (APA) juga menyusun Guidelines for Child Custody Evaluations in Divorce Proceedings. Semua inisiatif tersebut dilakukan untuk memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak dengan cermatan pengetahuan ilmiah yang terukur.

Solusi Komprehensif Seimbang Lembaga peradilan Indonesia masih terpaku pada rumusan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke salah satu pihak. Konvensi ini menyeret anak ke lingkaran pusat pertikaian suami istri. Alternatif yang perlu lebih disosialisasikan adalah penerapan hak pengasuhan bersama. Dengan joint custody, bapak dan ibu memiliki hak serta tanggungjawab yang sama dalam membuat keputusan tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Hak bersama kian tepat apabila relasi bapakanak serta relasi ibuanak tidak bermasalah dan kedua pihak mengekspresikan cinta yang sama kepada anak-anak.

Hak pengasuhan bersama dapat meminimalkan konflik yang timbul akibat perceraian (APA, 2002). Psikolog Sheik Tinman (2003) bahkan menegaskan, anak korban perceraian perlu melewatkan waktu yang sama dengan bapaknya agar bisa mendapatkan gambaran model peran yang memadai dalam rangka membangun fondasi psikologis yang sehat dan seimbang bagi diri anak.

Joint custody menjadi solusi praktis guna mengatasi masih kurangnya basis pengetahuan ilmiah dalam proses penentuan hak pengasuhan anak. Secara mendasar, putusan macam inilah yang benar-benar sebangun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002.

Diterbitkan di: Maret 20, 2008

Comments are closed.